Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menekankan bahwa korupsi semakin merajalela di sektor birokrasi, BUMN, dan BUMD, dan masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Prabowo mengungkapkan bahwa kelaziman korupsi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
ucap Prabowo saat menyampaikan pidato tahunannya di MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta pada 15 Agustus 2025.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Menjelang awal 2025, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dana APBN senilai Rp 300 triliun yang berisiko diselewengkan, terutama dalam pos anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
tutur Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti masalah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang jika dibiarkan dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah berencana untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kekayaan nasional.
Selain itu, Prabowo menyoroti distorsi ekonomi yang membuat rakyat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten sebesar 5% dalam tujuh tahun terakhir. Masalah sosial seperti kelaparan dan kesulitan akses kesehatan menjadi perhatian khusus.
Di tengah tantangan yang ada, ia tetap memuji pencapaian ekonomi seperti pertumbuhan 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025 dan peningkatan realisasi investasi. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
Prabowo menyatakan. (N-7)
—
