WNI Tertangkap dalam Razia Imigrasi AS di Pabrik Hyundai

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memastikan adanya penahanan seorang WNI di antara ratusan orang yang ditangkap oleh dinas imigrasi Amerika Serikat di pabrik Hyundai yang terletak di Georgia. Operasi ini berlangsung pada Kamis, 4 September 2025, yang melibatkan banyak tenaga kerja “CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,”.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, individu yang berinisial CHT tersebut mengunjungi Pabrik Hyundai Metaplant untuk kepentingan bisnis. Dia dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersiapkan dengan lengkap untuk kegiatan di AS. Informasi ini disampaikan oleh Judha ketika dimintai keterangan oleh wartawan pada Minggu, 7 September 2025.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston segera berkoordinasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat di mana CHT saat ini ditahan. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari pihak ICE mengenai kasus CHT “CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,”. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan rekan kerja CHT dan pihak Hyundai Metaplant.

Sebanyak 475 orang, termasuk warga negara Korea Selatan, ditahan dalam operasi ini. Steven Schrank, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri untuk Georgia, menyatakan bahwa operasi yang dilakukan pada Kamis, 4 September 2025, adalah hasil dari penyelidikan panjang terkait Hyundai Metaplant “KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,”.

Menanggapi peristiwa ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, merencanakan lawatan ke Washington pada Sabtu, 6 September 2025, untuk membahas penahanan massal warga Korea Selatan di pabrik Hyundai “Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami… Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut,”.