Dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan untuk tetap menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas. Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan kekhawatirannya mengenai pengurangan dana bagi Dinas Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2026 mendatang. Walaupun Yuke tidak menjabarkan detail pemotongan anggaran tersebut, dia menekankan pentingnya penanganan banjir di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
ujarnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Yuke percaya bahwa anggaran yang ada di dinas dan suku dinas masih cukup untuk melanjutkan program utama. Dia meyakinkan bahwa aduan serta aspirasi masyarakat dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses dewan akan tetap mendapat tindak lanjut. Di samping itu, Yuke juga memastikan optimalisasi proyek multiyears agar Dinas Sumber Daya Air tidak perlu melakukan pergeseran termin.
“Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
tuturnya.
Yuke menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan alat berat yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air, yang berperan vital dalam pengerukan dan perbaikan saluran air. Komitmennya juga disoroti dalam mendorong Pemprov DKI untuk mendapatkan hasil terbaik meskipun menghadapi tantangan anggaran yang signifikan.
“Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
kata Yuke.
