Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para mantan petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Ia mengingatkan bahwa bagi mereka yang tidak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik, Kejaksaan Agung (Kejagung) siap memanggil untuk mengusut ketidakefisienan tersebut.
Prabowo menyampaikan peringatan ini saat memberikan Taklimat Presiden RI dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Dalam forum ini, ia memaparkan keberhasilannya dalam menyatukan aset BUMN melalui inisiatif Sovereign Wealth Fund (SWF), yaitu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,”
tegas Prabowo.
Dia menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini terpecah menjadi 1.040 perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,”
ungkapnya. Ia memastikan mantan direksi BUMN yang gagal mengelola aset negara dengan baik akan dimintai pertanggungjawaban.
“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,”
tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,”
tegas Kepala Negara.
—
