CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengisyaratkan akan mengajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh di China pada Desember 2025 mendatang.
“Secepatnya, insya Allah (pada Desember),”
kata Rosan saat berjumpa di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.
Rosan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi yang intens dengan Menkeu Purbaya dan sedang mempersiapkan proposal yang solid untuk negosiasi utang Whoosh di China.
“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal ke China-nya,”
ujar dia.
Sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM, Rosan menyatakan bahwa Indonesia akan memberangkatkan tim khusus sebelum dirinya dan Purbaya melakukan perjalanan ke China.
“Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China. Tapi nanti gong-nya (negosiasi utang Whoosh), mungkin saya dengan Pak Purbaya,”
kata Rosan pula.
Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, sebelumnya menyatakan bahwa Menkeu Purbaya diajak untuk berperan dalam negosiasi utang kereta cepat Whoosh dengan China.
“Iya, dong (diajak). Pak Purbaya kan Menteri Keuangan. Dia tentu akan masuk di sana,”
ujar Pandu di sela-sela Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11).
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait utang proyek Whoosh.
Menurut Menkeu Purbaya, diskusi saat ini sedang difokuskan pada pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Kemenkeu akan mengambil alih proyek infrastruktur seperti jalan dan rel, sementara aspek lain seperti pengelolaan rolling stock tidak akan menjadi tanggung jawab Kemenkeu.
Meski demikian, Menkeu Purbaya menyatakan belum ada keputusan final terkait diskusi ini.
Danantara akan fokus pada operasionalisasi Whoosh, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.
Pemerintah akan terlibat dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur pendukung operasional kereta cepat tersebut.
