Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakannya untuk menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai nol persen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kebijakan tersebut diungkapkan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR, dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, pada Jumat (15/8/2025).
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kami bentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,”
kata Prabowo.
Dia menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan digunakan sebagai alat utama untuk mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi dari beragam sumber, mendukung program pemerintah, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Penggunaan DTSEN diyakini dapat menjamin efektivitas program-program pemerintah dalam membantu masyarakat miskin. “DTSEN akan dapat menyaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,”
jelas dia.
Prabowo menuturkan, 100 Sekolah Rakyat telah didirikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan belajar tanpa hambatan.
“Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,”
kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut Prabowo, berencana membangun 300 Sekolah Rakyat tambahan untuk memberikan harapan dan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
“Setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan pendapatan terendah, berhak hidup bermartabat. Karena itu, saat anaknya di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni akan direnovasi,”
kata Prabowo.
—
