Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menuturkan bahwa proyek revitalisasi tambak di pantura Jawa Barat tahap satu dapat menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Revitalisasi tambak ini juga memberikan dampak positif lainnya, termasuk penyediaan tempat tinggal bagi pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menambahkan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan. Budidaya ini akan didukung dengan investasi sebesar Rp26 triliun yang akan disalurkan ke wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk meningkatkan produksi perikanan demi ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Pelaksanaan program dilakukan bertahap mulai tahun 2025, dengan fokus awal di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama mencakup 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, pada 25 Juni 2025, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.
Nota tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten ini.
—
